Kajian Teori, Mata Pelajaran SD SMP SMP SMA SMK MTS dan Mata Kuliah Mahasiswa

Minggu, 11 September 2016

Perkembangan Kebudayaan Masa Penjajahan Belanda Bahasa dan Sastra, Pendidikan Masa Kolonial, Perkembangan Pers

Perkembangan Kebudayaan Masa Penjajahan Belanda

1. Perkembangan Bahasa dan Sastra


Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antar daerah-daerah di kepulauan Indonesia sudah dipergunakan sejak berabad-abad lalu. Bahasa Melayu saat itu sudah digunakan sebagai :
  • Bahasa perdagangan sehingga lebih menonjol ke bidang ekonomi.
  • Penyebaran agama Islam dan Kristen.
  • Campur tangan Imperialis Barat dalam bidang perdagangan dan politik di Indonesia.
  • Pelaksanaan pengajaran bagi penduduk pribumi dengan tujuan untuk memperoleh tenaga administrasi. Akan tetapi karena tujuan pengajaran pada mulanya hanya kepentingan kolonialis dan kapitalis, maka penguasaanbahasa Belanda lebih diutamakan di sekolah-sekolah. Akibatnya kemudian  ialah bahwa dalam pergaulan sehari-hari, seseorang merasa lebih terhormatbila menggunakan bahasa Belanda dibandingkan dengan apabila menggunakan bahasa Melayu.


Munculnya suatu elite Indonesia baru sebagai hasil Politik Etis, menumbuhkan beberapa organisasi politik yang bercita-cita untuk mencapai kemajuan  dari kemerdekaan bangsa. Penyebaran dari keanggotaan partai-partai tersebutdi daerah-daerah Indonesia, memungkinkan penggunaan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda, dan kadang-kadang bahasa Jawa, sebagai bahasa Melayu mendapatkan identitas bahasa sebagai bahasa nasional sebagai ungkapan nasionalisme Indoneia yang sedang tumbuh. Kenyataannya memang kongres itu dihadiri oleh wakil-wakil pemuda dari seluruh Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia, perkembangan pers berbahasa Melayu juga mendorong pertumbuhan bahasa Indonesiadan identitas bangsa, sebab bahasa ini dapat langsung mencapai dan dimengerti oleh penduduk pribumi. Dalam surat kabar Medan Prijaji, yang terbit pada tahun  1907, nada isinya jelas menunjukkan kesadaran bahasa Melayu sebagai mediauntuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai persoalan masyarakat waktu itu. Keadaan ini juga terlihat pada sekolah-sekolah swasta nasional, baik yang bersifat umum maupun keagamaan, seperti sekolah Taman Siswa, Muhammadiyah, INS-Kayutanam, sekolah yang diusahakan oleh kaum ibu; bahasa Melayu (Indonesia) menjadi wahana bagi nasionalisme Indonesia.

Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan  penegasan yang nyata akan perkembangan bahasa dan identitas bangsa.Rumusan Sumpah Pemuda jelas menunjukkan bahwa bahasa Melayu, yang tadinya hanya dipakai oleh suatu suku Melayu, dinyatakan sebagai bahasa persatuan nasional, dan diberi nama bahasa Indonesia. Begitulah sumpah satu nusa dan satu bangsa yaitu Indonesia, merupakan peresmian adanya nasionalitas Indonesia, produk daripada nasionalisme yang telah berkembang sejak permulaan abad ke-20.

Semenjak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatansejalan dengan kesadaran akan identitas nasional. Latar belakang budaya dan  sosial pemakaian bahasa Indonesia tercermin dalam karangan-karangan mereka.Polemik tentang budaya Indonesia, antara tahun 1935 – 1939, memperlihatkan penggunaan bahasa Indonesia yang makin sempurna dalam bermacam langgam. Hasil karya sastra Indonesia, baik sebagai terbitan Balai Pustakamaupun diluarnya, jelas menuju kesempurnaan bahasa Indonesia. Poedjangga Baroe yang terbit sejak tahun 1933 dan yang tokoh utamanya adalah St. Takdir Alisyahbana, Armyn Pane, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah, merupakan cermin kegiatan intelektual elite nasional baru yang dengan sadar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi.

Kongres Bahasa Indonesia pada bulan Juni 1938 di Solo membahas kemungkinan penggunaan bahasa yang lebih efektif di berbagai bidang.\Keputusan-keputusannya, seperti maksud untuk mendirikan sebuah lembaha bahasa, fakultas bahasa, penggunaan bahasa Indonesia sebagai “bahasa hukum”,\  sebagai media dalam sidang dewan-dewan perwakilan, dan niat menyusun suatutata bahasa baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur bahasa, karena efeknya luas bagi nasionalisme Indonesia, masih sulit untuk dilaksanakan pada waktu itu. Salah satu peristiwa penggunaan bahasa Indonesia adalah di sidang Volksraad pada tahun 1938, yang dilancarkan oleh Moh. Husni Thamri dan Fraksi Nasional.

Penggunaan kata Indonesia untuk daerah Nusantara, sudah mulai diperkenalkan pada pertengahan abad yang lalu. Dalam arti geografis J. R. Logan, seorang pegawai pemerintah Inggeris di Penang dan seorang redaktur majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, telah memperkenalkan kata Indonesia dalam sebuah artikelnya di majalah itu tahun 1850. Nama itu dipergunakannya untuk kepulauan dan penduduk di Nusantara ini. Seorang etnolog Inggris lainnya, G. Windsor Earl, pada tahun yang sama dan dalam majalah yang sama menulis sebuah artikel tentang ciri-ciri utama penduduk di Nusantara dan penduduk asli Australia. Ia mempergunakan istilah Indos-nesians dan Melayu-nesians bagi penduduk di kepulauan ini. Tetapi dalam pilihannyaia lebih condong untuk pemakaian istilah Melayu-nesians, karena pengertiannya khusus untuk kepulauan Nusantara. Dengan demikian A. Bastian bukanlah orang yang pertama penemu kata Indonesia, karena istilah itu baru dipakainya pada tahun 1884. Dan melalui karya-karya guru besar universitas di Negeri Belanda terutama Van Vollenhoven, Snouck Hurgronje, R. A. Kern dan lain-lain, istilahIndonesisch, Indonesie dan Indonesier makin tersebar luas. Sesudah Kebangkitan Nasional, pemakaian kata ini oleh kaum nasionalis makin berkembang dalam arti politik dan ketatanegaraan. Sebelum tahun 1920, dijumpai nama-nama seperti Indonesisch Verbond van Studerended, Indische Vereeniging, Indishche Partij, Indonesisch Persbureau, dan lain-lain. Sesudah tahun 1920 kata Indonesia lebih umum pemakaiannya oleh orang-orang Indonesia dan mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan sejak itu pula dituntut kepada pemerintah Belanda untuk mengganti istilah Nederlandsh-Indie dan Inlander dengan Indonesie dan Indonesier.


2. Pendidikan Masa Kolonial Belanda

Di bagian depan telah dibicarakakan bahwa Politik Etis yang dijalankan pemerintah kolonial pada pertengahan abad yang lalu telah membawa pengaruh timbulnya mobilitas sosial dan selanjutnya timbulnya nasionalisme Indonesia. Timbulnya mobilitas sosial dan nasionalisme juga dihubungkan dengan adanya komunikasi sosial yang meningkat di dalam masyarakat Indonesia. Salah satu sarana bagi meningkatnya komunikasi sosial adalah pendidikan, baik yang bercorak kolonial pada umumnya dilaksanakan pada sekolah-sekolah yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta asing dengan tujuan untuk mendidik penduduk ke arah kemajuan, dalam rangka usaha membuka pasaran bagi industri Barat maupun untuk mengisi kebutuhan akan tenaga-tenaga terlatih bagi perusahaan-perusahaan Barat itu. Pada pendidikan yang bercorak kolonial, meskipun hasilnya ada yang menyimpang dari maksud semula didirikannya, muridmurid diarahkan pada tumbuhnya kesetiaan mereka kepada pemerintah kolonial. Dengan memperkenalkan budaya Barat (Belanda) diharapkan percampuran antara budaya Barat dan Timur yang akan menguntungkan kolonialisme Belanda. Di samping itu usaha pendidikan yang dilakukan oleh misi dan zending ada kecenderungannya ke arah penetrasi agama sebagai salah satu langkah untuk  memperkuat penjajahan Belanda. Maksud yang terselubung dari pendidikankolonial itu telah menimbulkan rasa tidak senang pada pihak orang Indonesia.

Perkembangan Kebudayaan Masa Penjajahan Belanda Bahasa dan Sastra

Politik Asosiasi yang ingin bekerja sama dengan rakyat Indonesia tetapi secara terpisah, ternyata telah mendorong meningkatnya diskriminasi maupun radikalisasi dalam pertarungan politik. Pandangan semacam itu dikecam oleh seorang tokoh, yang bernama A.D.A. de Kat Angelino, dengan gagasan Politik Asosiasi, yang juga tercermin pada pendidikan kolonial, yang tidak dapat menghasilkan kesatuan karena budaya Barat hanya diterima secara dangkal dan tidak ada adaptasi antara budaya Barat dan Timur saling “membuahi”. Dengan demikian peranan budaya Barat adalah memberi kekuatan moral dan spiritual untuk menjiwai evolusi Timur, jadi mewujudkan kerja sama TimurBarat yang selaras, dengan jalan menghargai sifat masing-masing dalam segala bidang. Politik kolonial harus memajukan sintesis ini dan memenuhi panggilan kepemimpinan Barat, dan juga untuk membangun suatu masyarakat dengan Timur dan Barat sebagai komponennya. Pemikiran itu jelas memperlihatkan anggapan bahwa peradaban Barat lebih tinggi dari peradaban Timur. Pada sekolah-sekolah yang bercorak kolonial Belanda terasa sekali diskriminasi dalam pemilihan pendidikan tinggi. Juga bahasa pengantar untuk ilmu, yaitu bahasa Belanda, tidak disebarluaskan kepada penduduk. Dari kenyataan di atas kelihatan bahwa pemerintah ingin membatasi proses modernisasi atau westernisasi sampai sekecil-kecilnya. Di samping itu Belanda tidak mempunyai “misi memperadabkan” sehingga tidak ada usaha untuk mendidik elite yang menjadi pelopor dari akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda (Barat) kepada rakyat Indonesia. Tidak ada usaha untuk mengadakan asimilasi politik dimana bangsa Indonesia dijadikan warga negara penuh dari Kerajaan Belanda. dengan segala haknya. Juga tidak ada maksud untuk menjadikan Indonesia sebagai provinsi Belanda dengan ibukota politik dan pusat pemerintahan di Negeri Belanda.

Akibat dari politik nonakulturatif yang dijalankan pemerintah, proses westernisasi sangat terhambat, pendidikan terbatas, proses emansipasi sangat lambat, sangat kurang latihan ketrampilan teknik sedangkan perkembangan kearah kemerdekaan politik sangat perlahan. Keuntungannya bagi Indonesia adalah bahwa banyak lembaga tradisional yang utuh, dan erosi kultural tidak sederas di daerah-daerah yang mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial.

Kaum terpelajar yang tidak puas terhadap pelaksanaan pendidikan kolonial, karena menganggap terbatasnya pelaksanaan pendidikan itu maupun karena pendidikan kolonial bercorak Barat, mendirikan sekolah-sekolah yang bercorak nasional. Usaha ini juga tidak terbatas hanya pada organisasi yang dikendalikan pria saja tetapi juga dijumpai pada ruang-ruang pendidikan yang khusu didirikan, dilaksanakan dan ditujukan untuk kaum wanita. Pendidikan yang bercorak nasional inipun ada yang bersifat umum, ada pula yang berdasarkan agama mulai tingkatan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Kelihatan  pada waktu itu bahwa usaha untuk mendidik angkatan muda dengan jiwanasional merupakan bagian penting dari Pergerakan Nasional Indonesia, dan dianggap merupakan dasar bagi perjuangan meninggikan derajat rakyat. Karena itu banyak partai-partai dan organisasi massa memasukkan hal itu ke dalam programnya di samping adanya keinginan khusus pula untuk membentuk kaderkader.

Pada kaum wanita pendidikan itu pada mulanya kelihatan dalam usahausaha yang dirintis oleh R.A. Kartini pada tahun-tahun pertama abad ini. Pada\ tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah Istri dan kemudian menjadi Keutamaan Istri. Di Minahasa terdapat pula usaha Marisa Walanda Maramis, di Sumatra dipimpin dalam organisasi seperti Kerajinan Amai Setia, di Jakarta  oleh organisasi Putri Mardika. Kesempatan itu pada mulanya bertujuan sekedaruntuk meninggikan derajad kaum wanita, baru kemudian meluas ke bidangbidang lain dalam memperkuat front Pergerakan Nasional. Pendidikan yang dilakukan seperti dalam Taman Siswa, sekolah-sekolah Sarekat Islam, Ksatrian Institut, Perguruan Rakyat, INS-Kayutanam dan lain-lain pada umumnya adalah mendidik watak anak-anak menjadi orang yang percaya pada diri-sendiri, berjiwa bebas, dan menghargai budaya nenek-moyangnya. Kesemuanya jauh berbeda dari pendidikan kolonial. Unsur-unsur yang kemudian tercermin dalam Pancasila kelihatan dalam usaha pendidikan nasional ini.

Pada Taman Siswa, yang didirikan pada bulan Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, pernyataan asas yang berisikan 7 pasal memperlihatkan bagaimana pendidikan diberikan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung jawab, agar anak-anak berkembang merdeka menjadi orang yang serasi, terikat erat  kepada milik budaya sendiri, sehingga terhindar dari pengaruh yang tidak baikdan tekanan dalam hubungan kolonial seperti rasa rendah-diri, ketakutan, keseganan, dan peniruan yang membuta. Lain dari pada itu anak-anak dididik untuk menjadi putra tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian yang mendalam kepada nusa dan bangsa. Untuk mentrapkan dasar-dasar itu, lebih dahulu perlu dikembangkan sistem pondok Indonesia, artinya murid-murid lelaki dan perempuan serta guru lelaki dan perempuan tinggal dalam satu asrama. Dalam pendidikan di Taman Siswa ini rohani dijunjung jauh lebih tinggi dari nilai jasmani. Di dalam perkembangannya, maka pelaksanaan asas-asas tersebut bukan hanya merupakan konsepsi sebuah aliran budaya. Terutama sehubungan dengan polemik budaya dengan Pujangga Baru.

Di samping ciri-ciri umum pendidikan nasional itu, pada masing-masingsekolah juga ada ciri-ciri khusus yang membedakan yang satu dengan yang lain. Di sekolah Sarekat Islam, yang berpusat di Semarang, anak-anak dididik dan dilatih untuk dapat menjalankan suatu organisasi yang berguna baginya dimasa depan. Kemelaratan rakyat adalah tugas mereka nanti untuk menghapuskannya, karena itu kepada anak-anak ditanamkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kaum melarat. Pendidikan yang dilakukan sekolah ini juga menginginkan suatu bentuk haluan tersendiri bagi pendidikan yang sesuai dengan cita-cita SI Semarang yang kemudian condong kepada sosialismemarxisme. 

Pada Ksatrian Institut, yang berpusat di Bandung, ciri integrasi bangsa dansifat non agama tertentu, sangat kelihatan. Di sekolah INS-Kayutanam, Sumatra Barat, menonjol unsur pembentukan watak, membiasakan murid pada kerja sistematik dan intensif dan rasa setiakawan di antara mereka. Di sekolah Perguruan Rakyat, yang didirikan pada tahun 1928 di Jakarta, pengajaran terpengaruh oleh tokoh-tokoh pengasuh dan pengajarnya yaitu para pimpinan  Pergerakan Nasiona. Pendidikan untuk menanamkan nasionalisme Indonesiasangat menonjol. Para pelajar dididik untuk berani melihat kenyataan yang ada dan berani mencari kemenangan di antara keadaan yang nyata. Dengan demikian sifat-sifat menggantungkan nasib pada takdir, misalnya dengan semedi harus dibuang. Sekolah ini meskipun dapat menarik beberapa sekolah di daerah, tidak dapat berkembang pesat kaarena kesulitan dana.

Pendidikan yang dilakukan oleh partai-partai politik karena jelas tujuannya untuk mendidik kader-kader, sangat berpengaruh pada perkembangan Pergerakan Nasional. Dikeluarkannya Ordonansi Sekolah-Sekolah Liar tahun 1932 disebabkan oleh ketakutan pemerintah kolonial terhadap pendidikan yang bercorak nasional ini. Pada sekolah-sekolah Islam yang non-politik sepeti Muhammadiyah tekanan diletakkan kepada pembaharuan ajaran agama.

3. Perkembangan Pers

Sejalan dengan masuknya teknologi modern dan paham-paham baru ke Indonesia pada akhir abad ke-19, masuklah pula pers sebagai media massa baru. Pada mulanya media massa tersebut, yaitu surat kabar dan majalah, hanya digunakan oleh orang Barat dan orang Cina, dan tujuan penerbitannya juga berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Waktu itu kebebasan pers Melayu-Cina pada masa peralihan abad ini, sudah mulai dijumpai berita yang bersifat politik seperti cita-cita gerakan Cina modern yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-Sen dan berita yang menentang pemerintah Belanda.

Pers berbahasa Melayu, umumnya berbahasa Melayu rendah dan kebanyakan dimodali serta diterbitkan oleh orang Cina, namun mempunyai lingkungan pembaca yang luas di kalangan rakyat pribumi. Beberapa surat kabar yang terbit waktu itu adalah di Sumatra Sinar Soematra, Tjahaja Soematra, Pemberitaan Atjeh dan Pertja Barat. Di Jawa : Bromartani, Bintang Panji, Pewarta

Soerabaja, Kabar Perniagaan, Pemberitaan Betawi, Pewarta Hindia, Bintang Pagi, Sinar Djawa, Slompret Melajoe dan Poetra Hindia. Di Kalimantan : PewartaBorneo, dan di Sulawesi : Pewarta Menado.

Di samping yang berbahasa Melayu tentu saja ada yang berbahasa daerah setempat. Dapat dikatakan bahwa sesudah dan sebelum Kebangkitan Nasional, hampir semua kota besar di Indonesia memiliki surat kabar sendiri. Surat kabar atau majalah yang mempunyai oplah beberapa ribu, waktu itu sudah dianggap besar.

Selain ada surat kabar yang dikenal membawa suara pemerintah. Di antaranya yang dua terbit di Jakarta yaitu : Pantjaran Warta dan Bentara Hindia dan satu di Ujungpandang : Sinar Matahari. Suatu surat kabar Indonesia yang  muncul tahun 1903 disusun secara modern dan menggunakan surat kabarsebagai alat untuk membentuk pendapat umum ialah Medan Prijaji yang diterbitkan di Bandung.

Perkembangan pers Indonesia kecuali dipengaruhi oleh pers Belanda, juga oleh penerbit-penerbit dan percetakan-percetakan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang Belanda dan Cina di kota-kota terpenting. Keadaan ini merupakan indikator munculnya unsur perubahan masyarakat kota, terutama di Jawa. Sudah tentu hal ini bertalian pula dengan makin berkembang ekonominya, terutama perdagangan.

Bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia dan berdirinya organisasiorganisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij, mendorong pemerintah kolonial untuk menghambat pengaruh pers bumiputra itu. Caranya adalah dengan mendirikan surat kabar sendiri dalam bahasa Melayu dan memberikan subsidi kepada surat kabar yang moderat dalam pemberitaannnya. Kelihatan bahwa hampir setiap organisasi massa atau partai yang tumbuh di Indonesia mempunyai surat kabar atau majalah sebagai pembawa suara organisasinya masing-masing untuk menarik massa. Kadang-kadang satu organisasi memiliki lebih dari satu surat kabar atau majalah. Akan tetapi, terlihat juga dalam perkembangannya bahwa karena kekurangan modal dan keahlian, banyak dari surat kabar atau majalah tersebut tidak berumur lama. Di samping itu ada kemungkinan bahwa penerbitannya dilarang oleh pemerintah kolonial kaarena dianggap menghasut apa yang disebutkan pers delict.

Budi Utomo memiliki surat kabar Darmo Kondo mempunyai pembaca yang cukup besar di pulau Jawa. Sarekat Islam memiliki Oetoesan Hindia (1913- 1923) yang mempunyai pengaruh luas terhadap suratkabar yang terbit di daerahdaerah. Surat kabar ini dikendalikan oleh pimpinan Central Sarekat Islam dan kebanyakan pemimpinnya ikut mengisi halaman surat kabar ini dengan artikel yang bermutu tinggi. Tidak hanya soal politik yang dibahas, tetapi juga ekonomi dan sosial budaya, bahkan juga soal keamanan dalam negeri. Singkatan namanama terkenal waktu itu sebagai penulis artikel lain : O. S. Tj. (Oemar Said Tjokroaminto), A. M. (Abdul Muis), H.A.S. (Haji Agus Salim), A.H.W. (Wignyodisastro), dan lain-lain. Indisce Partij memiliki Het Tijdschrift dan De

Express, yang dipimpin oleh E. F. E. Doewes Dekker. Meskipun kedua media ini mengunakan bahasa Belanda, namun isinya tertua yang berhubungan dengan  masa depan Indonesia, jelas merupakan pokok-pokok pikiran yang ternyata merupakan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tokoh-tokoh Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Abdul Muis dan lain-lain juga sering menulis artikel dalam media ini. Suatu risalah yang dituliswaktu itu oleh Ki Hajar Dewantara dengan judul “Als ik eens Nederlander was ..... “ (Andaikata aku orang Belanda), ternyata telah menggoncangkan pemerintah kolonial. Kelihatan sekali waktu itu bahwa Pergerakan Nasional  terjalin erat dengan perkembangan pers nasional. Banyak dari tokoh-tokoh persadalah juga tokoh-tokoh partai. Untuk kepentingan orang-oarang Belanda, banyak dari berita-berita surat kabar/majalah Indonesia dibuat suatu ikhtisar dan memuat surat kabar Belanda seperti Koloniaal Tijdschrift dan Java Bode, dan kemudian juga dalam IPO.

Lahirnya PKI pada tahun 1920 menambah jumlah surat kabar partai. Terutama setelah partai itu menjalankan agitasi dan propaganda dan untuk membangkitkan kegelisahan sosial, maka pengaruhnya menjalar sampai ke seluruh pelosok tanah air. Golongan masyarakat yang selama itu terisolasi dari bacaan, kini mulai mendengar dan melihat media yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Suatu majalah yang juga mempunyai pengaruh besar pada Pergerakan Nasional yaitu Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dalam dua bahasa, Belanda dan Indonesia. Penulis artikel dalam majalah ini tidak dicantumkan. Bahkan penyebarannya di Indonesia dilakukan secara rahasia.

Jelaslah bahwa sejalan dengan Kebangkitan Nasional, pers Indonesia juga mengalami kemajuan, dan juga berpengaruh pada bidang kehidupan lain. Adakalanya surat kabar Islam, yang beraneka ragam di tengah-tengah tekanan pemerintah dan depresi (tahun 20-an) merupakan juga pertanda bahwa umat Islam telah bangun. Untuk mengimbangi semua hal tersebut, pemerintah Belanda menerbitkan beberapa ratus judul berupa buku-buku “netral”, dan setiap tahunnya dicetak sejumlah sejuta eksemplar dan disebar di seluruh Indonesia.Penerbitan ini dilaksanakan oleh Balai Pustaka. Adanya penerbitan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia sedang terjadi suatu evolusi. Surat kabar telah menyatakan hal itu dengan jelas. Proses-proses yang terjadi di Barat (Eropa) dalam waktu berabad-abad, di Indonesia terjadi dalam beberapa puluh tahun saja.

Keampuhan pers sebagai media massa yang utama membuat pemerintah kolonial memperlakukannya dengan keras. Pada permulaan tahun 30-an tatkala pemerintah kolonial sangat reaksioner sekali, pers mengalami kelumpuhan. Boleh dikatakan bahwa untuk masa-masa terakhir penjajahan Belanda, pers nasional apalagi yang radikal, sulit untuk bersuara.

Perkembangan Kebudayaan Masa Penjajahan Belanda Bahasa dan Sastra, Pendidikan Masa Kolonial, Perkembangan Pers Rating: 4.5 Posted By: Sekolah Online

0 comments:

Poskan Komentar