Kajian Teori, Mata Pelajaran SD SMP SMP SMA SMK MTS dan Mata Kuliah Mahasiswa

Minggu, 11 September 2016

Penjajahan Inggris di Indonesia dan Jepang Menguasai Wilayah Indonesia

Penjajahan Inggris di Indonesia - Pada pertengahan tahun 1811 armada Inggris dibawah Jendral Auchmuty mendarat di Pulau Jawa yaitu di Batavia. Tentara Belanda tidak mampu menghadapi tentara Inggris sehingga mereka mundur ke Semarang. Tetapi akhirnya Belanda menyerah di sebuah Desa di wilayah Semarang yaitu di DesaTuntang. Setelah Belanda menyerah kepada Inggris maka Belanda harus menandatangani Kapitulasi Tuntang artinya penyerahan Tuntang pada tahun 1811. Isi dari Kapitulasi Tuntang, antara lain:

  1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris;
  2. semua Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris;
  3. orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.


Sejak itu Indonesia dikuasai oleh Inggris. Sebagai Gubernur Jendral Inggris di Indonesia diangkat Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816). Tugas Raffles di Indonesia adalah mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan.Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal, jadi politik kolonial yang ingin diwujudkannya adalah kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan menanam dan perdagangan yang menjamin produksi dan ekspor. Raffles bermaksud menerapkan politk kolonial seperti yang dijalankan Inggris di India yaitu sistem pajak tanah. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles antara lain :

a. Bidang pemerintahan
  1. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan
  2. Bupati dijadikan sebagai pegawai negeri sehingga mereka mendapat gaji bukan memiliki tanah dan hasilnya
  3. Melarang adanya perbudakan


b. Dalam bidang ekonomi
  1. Dilakukan perdagangan bebas
  2. Melakukan monopoli garam
  3. melakukan penjualan tanah kepada swasta dan melanjutkan penanaman kopi yang sudah dilakukan oleh Belanda


c. Dalam bidang pengadilan diperkenalkan adanya sistem Juri.
1. Melaksanakan Landrente atau sistem sewa tanah
Politik kolonial Raffles bertolak dari ideologi liberal dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat. Untuk melaksanakan gagasannya itu maka penguasa tradisinal akan dikurangi hak-haknya. Usaha mengesampingkan bupati dan kepala desa tidak berhasil. Akibatnya gagasan Raffles terutama tentang sistem sewa tanah dan pajak tanah tidak berhasil. Hal lain yang mengakibatkan gagalnya gagasan Raffles adalah perbedaan antara India dengan Jawa, dimana tingkat perkembangan ekonomi India lebih tinggi dari Jawa. Ekonomi uang sudah dikenal di Indiia sejak abad ke-16 sedangkan di Indonesia sejak abad ke-19. Hal inilah nantinya yang mengakibatkan kegagalan penjajahan Inggris di Indonesia.

Kegiatan Raffles lebih menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan. Kegiatan Raffles di bidang lmu pengetahuan diantaranya sebagai berikut.
  1. Pada tahun 1778 mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang bernama Bataviasch Genootschap.
  2. Menulis kitab sejarah berjudul History of Java yang terdiri dari dua jilid pada tahun 1817.
  3. Dalam bidang Botani, Raffles bersama istrinya merintis berdirinya Kebun Raya Bogor dan namanya diabadikan untuk nama bunga bangkai yang ada di Kebun Raya Bogor yaitu Rafflesia Arnoldi, karena bunga itu ditemukan oleh seorang ahli botani yang bernama Arnoldi.


==========================================


Jepang Menguasai Wilayah Indonesia

Dalam rangka pembentukan Negara Asia Timur Raya, Jepang terlibat dalam kancah perang Pasifik (1941-1945) yang bersamaan dengan Perang Dunia II (1939-1945). Meletusnya perang Pasifik diawali dengan serangan Jepang (Nippon) ke pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai (Teluk Mutiara) pada tanggal 7 Desember 1941. Keesokan harinya, 8 Desember 1941, Amerika serikat, Inggris dan Belanda mengumumkan perang kepada Jepang sehingga berkobar Perang Pasifik. Dengan gerak cepat, Jepang melanjutkan serangannya ke daratan Asia yaitu Thailand, Birma, Malaysia, Filipina termasuk ke Hindia Belanda (Indonesia). Untuk menghadapi agresi dan ofensi militer Jepang, pihak sekutu membentuk pasukan gabungan yang disebut ABDACOM (American, British, Dutch and Australian Command yaitu gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Australia) di bawah pimpnan Letjen H. Ter Poorten, yang juga menjabat Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL).

Secara berurutan Jepang mulai menguasai Hindia Belanda yang diawali dengan penaklukan Tarakan, Kalimantan Timur (11 Januari 1942), Balikpapan (24 Januari 1942), Pontianak (29 Januari 1942), Samarinda (3 Februari 1942),dan Banjarmasin (10 Februari 1942). Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa. Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan, sebelah barat Cirebon (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Setelah menguasai wilayah tersebut, Belanda pada tanggal 5  Maret 1942 mengumumkan Batavia (Jakarta) sebagai kota terbuka. Artinya,Batavia tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang.

Ditandatanganinya penyerahan tanpa syarat wilayah Indonesia dari Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, pimpinan tentara ekspansi Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati (Perjanjian Kalijati) menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia dan dimulailah pendudukan Jepang. Dengan demikian, bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pendudukan militer Jepang.

Pada awal pendudukannya, pemerintah militer Jepang mengambil kebijakan daerah Indonesia dibagi menjadi tiga pemerintahan militer pendudukan.
  1. Tentara Keduapuluhlima dengan wilayah Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi diperintah oleh Angkatan Darat Jepang
  2. Tentara Keenambelas dengan wilayah Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta diperintah oleh Angkatan Darat Jepang.
  3. Armada Selatan Kedua dengan wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Irian Jaya, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar Ujung Pandang diperintah oleh Angkatan Laut Jepang.


Jepang Menguasai Wilayah Indonesia

Sejak berkuasa dan memerintah di Indonesia, Jepang telah mengeluarkan undang-undang yang berisi larangan untuk berkumpul dan berserikat pada penduduk pribumi. Dengan menggunakan undang-undang tersebut, Jepang membubarkan organisasi Pergerakan Nasional yang didirikan oleh kaum nasionalis pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jepang melakukanpengekangan aktivitas semua kaum nasionalis, kecuali golongan nasionalis Islam. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti barat. Jepang berharap golongan ini akan mudah dirangkul.

Jepang pada awal pendudukannya berusaha memperoleh dukungan masyarakat Indonesia dengan melakukan kerja sama dengan para tokoh nasionalis. Wujud kerja sama itu adalah pembentukan organisasi Gerakan Tiga A. Namanya dijabarkan dari semboyan propaganda Jepang pada waktu itu:Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia. Sebagai ketua organisasi Gerakan Tiga A dilantik tokoh Parindra, Jawa Barat, Samsuddin. Gerakan Tiga A tidak berumur panjang. Bangsa Indonesia kelihatan tidak begitu tertarik dengan keberadaan organisasi Gerakan Tiga A. Jepang membubarkan organisasi Gerakan Tiga A dan berusaha membentuk organisasi baru. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mengumumkan lahirnya gerakan baru yang bernama Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat Putera.

Pemimpin organisasi Putera diambilkan dari tokoh Pergerakan Nasional yang dikenal masyarakat Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur diminta untuk memimpin Putera. Empat tokoh Pergerakan Nasional pemimpin organisasi Putera kemudian disebut Empat Serangkai. Pemerintah pendudukan Jepang berharap dengan menggunakan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia dapat menggerakkan massa dalam usaha membantu perang mereka serta membangkitkan persamaan anti Barat dan antibangsa kulit putih. Perasaan antirasial sangat ditonjolkan dalam propaganda Jepang.

Organisasi Putera pada tanggal 1 Maret 1942 diresmikan aktivitasnya oleh Jepang. Organisasi Putera dipimpin Ir. Sukarno. Tujuan pembentukan organisasi Putera menurut Ir. Sukarno adalah membangun dan menghidupkan segala apa yang dirubuhkan oleh penjajah Belanda. Sebaliknya, Jepang membentuk Putera bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha memenangkan perang yang diikutinya. Untuk keperluan tersebut Putera melakukan kegiatan, antara lain:
  1. memimpin rakyat supaya kuat melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab menghapus pengaruh dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda,
  2. ikut ambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya,
  3. memperkuat rasa persaudaraan Indonesia–Jepang,
  4. mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang.


Jepang memang membebankan Putera untuk memobilisasi rakyat Indonesia membantu perangnya. Namun, di balik kegiatan itu, para tokoh nasionalis yang duduk dalam Putera dapat menggunakan organisasi tersebut menyiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan yang akan datang. Para tokoh nasionalis dapat ]memanfaatkan kemudahan yang diberikan Jepang, seperti melakukan rapat umum dan menggunakan media komunikasi milik Jepang untuk mendekati rakyat.

Jepang lama-kelamaan mengetahui dan sadar bahwa keberadaan organisasi Putera hanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Tujuan Jepang untuk memusatkan potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya tidak berhasil. Oleh karena itu, pemerintah Jepang merancang pembentukan organisasi baru dan membekukan kegiatan organisasi Putera.

Panglima Tentara Keenambelas Jepang, Jenderal Kumakici Harada pada tahun 1944 menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Alasan Jepang membentuk Jawa Hokokai adalah karena makin menghebatnya perang Asia Pasifik sehingga perlu digiatkan dan dipersiapkan rakyat secara lahir batin untuk membantu Jepang.

Jawa Hokokai secara tegas diakui Jepang sebagai organisasi resmi pemerintah berbeda dengan organisasi Putera. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai langsung dipegang oleh orang Jepang mulai dari pangkat shucokan sampai ke kuco untuk masing-masing tingkatan.

Jawa Hokokai merupakan pusat organisasi yang anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai sesuai profesinya, antara lain:
  1. Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik), keanggotaannya terdiri atas para guru,
  2. Izi Hokokai (kebaktian pada dokter), keanggotaannya terdiri atas para dokter.

Perkembangan organisasi Jawa Hokokai tidak berbeda dengan Putera. Rakyat Indonesia tidak begitu antusias membantu Jepang memenangkan perang melalui organisasi tersebut.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, golongan nasionalis Islam mendapat perhatian istimewa dari pemerintah pendudukan. Golongan nasionalis Islam diberi banyak kebebasan dibandingkan golongan nasionalis sekuler. Hal itu disebabkan golongan nasionalis Islam dipandang lebih anti terhadap bangsa Barat karena perbedaan agama. Sikap seperti itu yang menyebabkan golongan nasionalis Islam lebih diandalkan pemerintah pendudukan Jepang.

Bukti bahwa pemerintah pendudukan Jepang lebih condong pada golongan nasionalis Islam adalah masih diberi izinnya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang berdiri pada zaman Hindia Belanda melaksanakan aktivitas organisasi. MIAI baru diakui sebagai satu-satunya wadah organisasi gabungan milik umat Islam setelah diadakan perubahan anggaran dasarnya. Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat “turut bekerja dengan sekuat tenaganya dalam pekerjaan membangunkan masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.”

Pada bulan September 1943, organisasi Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah diizinkan kembali melakukan aktivitasnya di bidang kerohanian  dan sosial. Sementara itu, aktivitas MIAI yang serba terbatas tidak memuaskanpemerintah pendudukan Jepang. Meskipun golongan Islam pada masa pendudukan Jepang memperoleh perlakuan istimewa bukan berarti terus mengekor kebijakan Jepang. Banyak hal yang dipraktikkan Jepang berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal itu pula yang menyebabkan banyak tokoh Islam yang berseberangan pendapat dengan pemerintah pendudukan Jepang. Puncaknya terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh ulama seperti yang terjadi di Aceh, Singaparna, dan Indramayu.

Kedudukan Jepang pada tahun 1944 dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Daerah jajahannya satu per satu mulai jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya paling dekat dengan wilayah Jepang telah jatuh ke tangan pasukan Amerika Serikat. Kejadian itu tentu saja menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat Jepang. Situasi dalam negeri Jepang juga tidak kalah mengkhawatirkan. Moral masyarakat Jepang mulai turun dan hasil produksi industrinya pun ikut menurun, sehingga mengurangi pasokan senjata dan amunisi untuk menghadapi pasukan Sekutu.

Situasi luar negeri dan dalam negeri yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan pemerintah Perdana Menteri Tojo di Tokyo jatuh. Sebagai penggantinya pemerintahan Jepang dipimpin oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Salah satu kebijakan politik pemerintahan Jenderal Koiso terhadap wilayah jajahannya adalah memberi janji kemerdekaan. Rakyat Indonesia termasuk yang diberi janji kemerdekaan di kemudian hari oleh Jepang. Tujuan yang ingin dicapai dengan janji pemberian kemerdekaan adalah agar rakyat Indonesia menganggap pasukan Sekutu yang datang sebagai penjajah yang akan merebut kemerdekaan mereka. Dengan demikian, akan terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia yang kemungkinan dapat membantu Jepang memenangkan perang.

Pada perkembangan lain pasukan Sekutu untuk sementara waktu berhasil membobol garis pertahanan Jepang di Pasifik. Bahkan, wilayah Makassar, Ambon, dan Surabaya telah mendapat serangan udara dari Sekutu. Menghadapi situasi yang krisis tersebut, Letnan Jenderal Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Cosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka. Tindakan pembentukan BPUPKI merupakan langkah konkret pertama kebijakan politik janji Perdana Menteri Koiso. Kebijakan politik menjelang berakhirnya pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia adalah menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. Pemilihan anggota PPKI dilakukan secara langsung oleh Jenderal Besar Terauci, penguasa perang tertinggi Jepang untuk seluruh Asia Tenggara.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh pasukanAmerika Serikat. Demikian juga kota Nagasaki dibom atom pada tanggal 19 Agustus 1945. Pemboman kedua kota penting di Jepang tersebut menyebabkan Jepang menyerah dan menandai berakhirnya Perang Asia Pasifik.

Penyerahan Jepang pada Sekutu menyebabkan wilayah Indonesia pun  dalam pengawasan Sekutu. Jepang harus mampu mempertahankan status quodi Indonesia tanpa boleh mengambil kebijakan apa pun selain atas perintah Sekutu. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Jepang yang menguasai Indonesia selama tiga setengah tahun.

1. Pengeksploitasian dan Pengontrolan Sumber-Sumber Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya

Pendudukan Jepang membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia, berbagai faktor produksi penting telah hancur dan sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan untuk menjalankan ekonomi. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang diperketat. Untuk mencegah kenaikan harga barang, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan peraturan pengendalian harga. Pelanggaran terhadap peraturan itu dijatuhi hukuman berat. Semua harta benda dan perusahaan penting, seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan transportasi, langsung dikuasai pemerintah pendudukan Jepang.

Adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat-alat produksi oleh pemerintah merupakan ciri ekonomi perang. Pola ekonomi perang yang direncanakan Jepang di Indonesia adalah bahwa di setiap wilayah lingkungan daerah harus melaksanakan autarki. Pulau Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki. Sumatra dibagi atas 3 lingkungan autarki dan 3 lingkungan bagi daerah minseifu (diperintah Angkatan Laut Jepang). Tugas autarki daerah adalah memenuhi kebutuhan sendiri, serta ketahanan daerahnya untuk memproduksi bahan-bahan kebutuhan perang. Kedua tugas ini dilaksanakan secara konsekuen oleh pemerintah pendudukan Jepang. Rakyat dan kekayaan Indonesia dikorbankan Jepang untuk kepentingan perangnya.

Pemerintah pendudukan Jepang merupakan pemerintahan militer. Oleh karena itu, sesuai dengan keadaan perang pada saat itu, semua jenis kegiatan diarahkan untuk kepentingan perang. Pemerintah pendudukan Jepang telah melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia serta tenaga manusia yang ada. Pengisapan sumber daya alam dan tenaga manusia ini dilakukan Jepang demi memenangkan perang melawan Sekutu.

Usaha Jepang dalam memeras sumber daya alam di Indonesia, antara lain sebagai berikut.
  1. Petani harus menyerahkan sebagian hasil panen, ternak, dan harta miliknya yang lain kepada pemerintah pendudukan Jepang untuk biaya Perang Asia Pasifik.
  2. Hasil kekayaan alam di Indonesia yang berupa hasil tambang, perkebunan, dan hutan diangkut ke Jepang.
  3. Jepang memaksa penduduk untuk menanam pohon jarak pada lahan pertaniannya.


2. Pengontrolan dan Pengeksploitasian Tenaga Kerja serta Dampaknya

Akibat pemerasan sumber daya alam tersebut, rakyat Indonesia menderita kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan. Selain melakukan pengontrolan dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya manusia Indonesia dalam bentuk kegiatan sebagai berikut.

a. Romusha
Rakyat desa yang tenaga dan hartanya diperas oleh tentara pendudukan Jepang masih dibebani kewajiban kerja paksa tanpa upah (romusha). Mereka diperintahkan mengerjakan sarana militer untuk kepentingan Jepang. Para romusha dipaksa bekerja keras sepanjang hari tanpa upah, makan pun sangat terbatas sehingga kelaparan dan banyak yang meninggal di tempat kerja. Untuk mengerahkan tenaga kerja yang banyak, di tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Romukyokai. Tugasnya menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Untuk menghilangkan kesan paksaan, Jepang selalu menyebut para romusha itu dengan istilah Pahlawan Pekerja atau Prajurit Ekonomi. Padahal, kedudukan mereka tidak lebih dari budak yang harus tunduk kepada majikannya. Pengerahan tenaga kerja tidak mengenal pilih kasih. Seluruh lapisan rakyat di desa, kaya atau miskin, muda atau tua, semua terkena kewajiban bekerja bersama-sama demi kemakmuran dan kemenangan bersama.

Sikap dan perilaku tentara Jepang dalam mengawasi para romusha sangat keras, kejam, dan sewenang-wenang. Mereka yang kurang sungguh-sungguh bekerja akan ditempeleng atau dipukul dan yang berani menentang akan disiksa dan dibunuh. Menurut catatan sejarah, jumlah romusha yang dikerahkan keluar Jawa dan keluar negeri, seperti Burma (Myanmar), Malaya (Malaysia), dan Thailand mencapai 300.000 orang. Akan tetapi, setelah Perang Dunia II berakhir, para romusha yang kembali dengan selamat tinggal kurang lebih 70.000 orang. Romusa yang kembali itu pun dalam kondisi yang sangat menyedihkan.

b. Kinrohosi
Bentuk lain dari romusha adalah kinrohosi, yaitu wajib kerja tanpa upah bagi tokoh masyarakat, seperti para pamong desa dan para pegawai rendahan.

c. Seinendan atau Barisan Pemuda
Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda berumur 14–22 tahun. Mereka dididik militer agar dapat mempertahankan Tanah Air dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, tujuan sebenarnya adalah mempersiapkan para pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi tentara Sekutu dalam Perang Asia Pasifik.

d. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi
Keanggotaan Keibodan terdiri atas pemuda berusia 23–25 tahun. Keibodan dibentuk tanggal 29 April 1943. Barisan Keibodan di Sumatra disebut Bogodandan di Kalimantan disebut Borneo Konan Hokekudan. 

Mereka memperoleh pendidikan untuk membantu tugas Polisi Jepang. Organisasi Keibodan berada di bawah pengawasan Polisi Jepang secara ketat agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis.

e. Fujinkai atau Barisan Wanita
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Tujuan Fujinkai adalah membantu Jepang dalam perang menghadapi Sekutu.

f. Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa
Perhimpunan ini dibentuk untuk mengerahkan rakyat guna berbakti sepenuhnya kepada Jepang dalam memenangkan Perang Asia Pasifik melawan Sekutu. Jawa Hokokai merupakan organisasi resmi pemerintah dan langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Pimpinan tertinggi Jawa Hokokai dipegang oleh gunseikan(kepala pemerintahan militer yang dijabat oleh kepala staf tentara), sedangkan Ir. Sukarno hanya menjabat sebagai penasihat.

Anggota Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia di atas 14 tahun. Perhimpunan ini bertugas mengerahkan rakyat agar mengumpulkan padi, permata, besi-besi tua, dan barang berharga lainnya demi kepentingan perang Jepang. Pada saat itu, Jepang makin terdesak oleh tentara Sekutu.

g. Suishintai atau Barisan Pelopor
Organisasi Suishintai dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Pemimpin organisasi tersebut  adalah Ir. Sukarno dibantu Otto Iskandardinata, R.P. Suroso, dan Dr. BuntaranMartoatmojo.

h. Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang
Heiho dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah pemuda yang berusia 18–25 tahun. Heiho adalah wadah yang disediakan Jepang untuk pemuda Indonesia sebagai barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan merupakan bagian dari ketentaraan Jepang. Oleh karena itu, anggota Heiho dijadikan tentara pekerja yang melayani unit-unit ketentaraan tertentu. Walaupun hanya sebagai pembantu prajurit Jepang, Heiho dimasukkan dalam komando militer Jepang. Jadi, Heiho merupakan militer resmi. Prajurit Heiho tidak hanya menghadapi peperangan di Indonesia, tetapi juga dikirim ke luar negeri, antara lain ke Malaya (Malaysia) dan Burma (Myanmar) untuk menghadapi pasukan Sekutu.

i. Peta (Pembela Tanah air)
Pembela Tanah Air (Peta) dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Peta merupakan permintaan bangsa Indonesia kepada Jepang atas usul R. Gatot Mangkupraja. Ia meminta Jepang supaya bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang tidak hanya di belakang garis perang, tetapi juga di medan perang. Jadi, pembentukan Peta ini berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota Peta terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Peta mempunyai tugas mempertahankan tanah air Indonesia. Tokoh Peta yang terkenal, antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Suharto. Para tokoh Peta itu setelah Indonesia merdeka banyak yang menjadi pemimp

Penjajahan Inggris di Indonesia dan Jepang Menguasai Wilayah Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Sekolah Online

0 comments:

Poskan Komentar