Kajian Teori, Mata Pelajaran SD SMP SMP SMA SMK MTS dan Mata Kuliah Mahasiswa

Minggu, 11 September 2016

Masa Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda - Runtuhnya VOC , Pembaruan Sistem, Perkembangan Ddaendels

Masa Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda - Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda diawali oleh beberapa kejadian berikut ini.

1. Runtuhnya VOC dan Terbentuknya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

VOC selalu memaksakan kehendak (monopoli) dalam usaha dagangnya sehingga sering menimbulkan peperangan. Pada awal abad ke-18, VOC mulai mengadakan eksploitasi agraris. Hal itu disebabkan keuntungan dari usaha dagang makin merosot akibat melimpahnya rempah-rempah dari daerah jajahan Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis.


VOC dengan giat menekan beberapa daerah di Indonesia yang sudah mereka kuasai, seperti Banten, Priangan, Cirebon, dan Mataram untuk mengumpulkan berbagai hasil bumi dengan cara sebagai berikut.
  • Pembayaran pajak dari rakyat berupa hasil bumi.
  • Penyerahan upeti wajib setiap tahun dari kerajaan-kerajaan yang tunduk kepada VOC atau kerajaan yang telah mengikat perjanjian dengan VOC.
  • Rakyat di daerah yang sudah dikuasai diwajibkan menanam tanaman tertentu dan menjualnya kembali dengan harga tertentu kepada VOC. Misalnya, penanaman kopi di daerah Priangan serta penanaman tebu di daerah Banten dan Mataram.


Akibat eksploitasi agraris melalui para raja dan adipati, serta pengambilalihan berbagai pungutan di wilayah Mataram, para pegawai VOC mendapat peluang besar untuk memperkaya diri. Para adipati dan pegawai pengumpul pajak dan upeti juga makin kaya, sedangkan rakyat makin melarat dan hidup menderita. Keadaan itu menimbulkan perasaan tidak puas, benci, dan dendam kepada VOC yang makin meluas di kalangan rakyat. Mereka selalu menunggu munculnya pemimpin dan penggerak massa untuk memberontak terhadap VOC.

Menjelang berakhirnya abad ke-18, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1789 di Eropa terjadi Revolusi Prancis. Revolusi yang dipelopori oleh kaum Borjuis dan kaum terpelajar kota Perancis bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan raja, bangsawan, dan kaum pendeta yang absolut. Revolusi yang diawali dengan penyerbuan penjara Bastille berhasil menumbangkan kekuasaan monarki absolut Perancis dan memunculkan faham-faham baru Eropa, seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Revolusi Perancis yang bersemboyan Liberte, Egalite, dan Fraternite mampu mempengaruhi kerajaan-kerajaan Eropa yang lain untuk mengubah bentuk kerajaan absolut menjadi bentuk kerajaan berkonstitusionil (UUD) dan Republik. Pasca Revolusi Perancis, kerajaanPerancis berubah menjadi republik dan dipimpin oleh J.P. Marrat, G.J. Danton, dan Robbespierre, namun bentuk in tidak berlangsung lama dan diganti dengan sistem pemerintahan Directoire, namun sistem inipun tidak mampu mengatasi kekacauan di Perancis, sampai akhirnya muncul tokoh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte berhasil menguasai dan memerintah Prancis. Di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte, Prancis tumbuh menjadi negara besar dan kuat. Napoleon setelah berkuasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Napoleon menguasai hampir seluruh wilayah Eropa termasuk Negeri Belanda, kecuali Inggris masih mampu bertahan melawan Prancis.

Belanda cemas akan kedudukannya di Indonesia terhadap serbuan Inggris. Di pihak lain, VOC makin merosot kekuatannya sehingga tidak mampu menahan serangan Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1799 VOC dibubarkan dan pemerintahan kolonial di Indonesia langsung dipegang oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Sejak itu Indonesia secara politis dikuasai (dijajah) oleh pemerintah Kerajaan Belanda.


2. Pembaruan Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di bawah Pemerintahan Daendels


Sejak menguasai Belanda, Kaisar Napoleon mengangkat adiknya yang\ bernama Louis Napoleon menjadi penguasa di Belanda. Louis Napoleon merasa khawatir kalau Pulau Jawa sebagai jajahan Belanda direbut oleh Inggris. Padahal, Inggris pada saat itu sudah mulai meluaskan daerah jajahannya di Indonesia dengan menduduki wilayah Bengkulu, Padang, Pulau Penang, Ternate, dan beberapa daerah lain di Maluku. Louis Napoleon segera mengirimkan seorang  ahli militer yang bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagaigubernur jenderal untuk mengantisipasinya.

Pada tanggal 1 Januari 1808, Daendels bersama ajudannya mendarat di Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Daendels di Indonesia sebagai gubenur jenderal mempunyai tugas pokok mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan.

Daendels berusaha mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dengan melakukan tindakan, antara lain sebagai berikut;
  • Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan.
  • Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
  • Membangun pangkalan Angkatan Laut di Merak dan di Ujung Kulon.
  • Memperkuat pasukan dengan beranggotakan orang Indonesia.
  • Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.


Selain berusaha dalam bidang pertahanan dan kemiliteran, Daendels juga berusaha memperbaiki keadaan Pulau Jawa dengan tindakan sebagai berikut:
  • Membagi Pulau Jawa dalam sembilan Perfectoor (daerah).
  • Menjadikan para bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintahan Belanda
  • Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat bagi para pegawai yang berbuat curang.
  • Mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai dengan adat-istiadatnya.

Usaha yang dilakukan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa  membutuhkan biaya sangat besar. Padahal, Daendels tidak mendapat bantuankeuangan yang memadai dari Belanda. Untuk itu, Daendels berusaha memperoleh biaya yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:
  • Tetap menerapkan aturan penyerahan sebagian hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan (verplichte leverantie) .
  • Menerapkan kerja paksa (rodi) yang memberi manfaat besar bagi Belanda.
  • Menjual tanah-tanah kepada swasta bangsa Belanda dan Tionghoa lengkap dengan penduduknya. Dengan demikian, lahirlah pengisapan dan kesewenang-wenangan oleh tuan-tuan tanah swasta terhadap rakyat Indonesia.
  • Memperluas areal penanaman kopi.


Pemerintahan Daendels di Indonesia membuat rakyat menderita. Selain harta kekayaan dikeruk, tenaga rakyat juga diperas dengan kejam. Pembuatan jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan yang dilakukan dengan kerja paksa (rodi) menyebabkan ribuan rakyat meninggal.

Penjualan tanah di daerah Bogor dan Probolinggo kepada para pengusaha swasta merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh Daendels. Oleh karena itu, pada tahun 1811 Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda. Selanjutnya, Louis Napoleon mengangkat Jansens sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia menggantikan Daendels. Sayangnya Gubernur Jendral Jansens sangat lemah dalam memerintah di Indonesia, akibatnya pada masa pemerintahannya, Indonesia berhasil direbut dan dikuasai oleh Inggris.

3. Perkembangan Sistem Pemerintahan, Struktur Birokrasi, dan Sistem Hukum Pada Masa Kolonial

Pemerintah Kerajaan Belanda setelah menerima kembali wilayah jajahannya dari Inggris segera membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Pemerintahan baru tersebut dikenal sebagai pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan baru di Indonesia dalam mengelola wilayahnya mengambil kebijakan sebagai berikut.

a. Sistem Birokrasi
Perombakan struktur birokrasi di Indonesia dimulai setelah pemerintah Kerajaan Belanda memberlakukan konstitusi baru pada tahun 1848. Berdasarkan konstitusi tersebut wilayah Hindia Belanda (Indonesia) perlu juga untuk menyusun undang-undang pemerintahan, sistem keuangan, dan sistem audit yang disetujui Majelis Perwakilan.

Pada tahun 1854 berhasil disusun undang-undang pemerintahan Hindia Belanda. Parlemen Belanda baru mulai melakukan pengawasan terhadap Hindia Belanda pada tahun 1868. Pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah Hindia Belanda adalah seorang gubernur jenderal. Di dalam menjalankan pemerintahan gubernur jenderal dibantu oleh residen dan beberapa asisten residen. Reseden bertindak sebagai administratif merangkap fungsi legislatif, yudikatif, dan fiskal. Residen bertugas sebagai pelaksana administrasi pusat. Sedangkan asisten residen mengepalai bagian dari keresidenan yang sejajar dengan kabupaten. Asisten residen menjalankan tugas-tugas residen, kecuali kekuasaan peradilan (yudikatif). Di bawah asisten residen dikenal adanya kontrolir. Tugas kontrolir adalah mengumpulkan berbagai keterangan dan melaksanakan perintah dari atas.

Di Jawa dikenal adanya kabupaten yang dipimpin oleh bupati yang dibantu oleh patih. Wilayah kabupaten dibagi atas wilayah kawedanan yang dipimpin seorang wedana. Wilayah kewedanan dibagi atas wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat atau asisten wedana. Susunan birokrasi tersebut dapat terwujud setelah van de Putte melakukan reorganisasi pada tahun 1874.

Berdasarkan reorganisasi tersebut, para pegawai pamong praja yang bertugas tidak lagi berdasarkan ikatan daerah dan hak waris. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan sistem kepegawaian di dalam menunjuk  seseorang menjadi pegawai pamong praja. Jabatan bupati yang pada masavan den Bosch masih merupakan hak turun-temurun, sekarang mulai dipandang sebagai pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Berdasarkan surat edaran tahun 1867 telah dirumuskan tugas dan kewajiban para pamong praja. Seorang residen mempunyai tugas dan kewajiban, antara lain : menjalankan tugas melalui bupati mengawasi dan meringankan pekerjaan wajib memperhatikan penanaman tanaman bahan pangan mendorong pendirian sekolah pribumi. Sedangkan seorang bupati mempunyai tugas dan kewajiban. Antara lain : mengawasi penanaman wajib, meneliti perjanjian antara penanaman dan pengusaha Eropa, mencegah semua pembatasan otonomi desa, mengawasi sekolah pribumi, membuat daftar guru-guru agama.

Kedudukan bupati pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda makin merosot. Hal itu tidak lain akibat proses maju ke arah pemerintahan langsung dengan memperhatikan dualisme didalamnya. Menghapuskan ini berarti:
  • menghilangkan diskriminasi pada sistem birokrasi.
  • demokrasi yang berarti menghilangkan kedua golongan itu untuk memberikan tempat pada pemimpin yang wajar. Ini semua berarti menghilangkan kolonialisme itu sendiri.


b. Sistem Pemerintahan
Salah satu peletak dasar pemerintahan modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Daendels. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels membagi wilayah tersebut menjadi sembilan perfectuure. Daendels juga menjadikan para bupati sebagai pegawai sipil di bawah perintah perfect.Para bupati memperoleh penghasilan dari tanah dan tenaga dari penduduk yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Para bupati juga mendapat pangkat tertentu dalam hierarki umum kepegawaian Belanda.

Dalam menegakkan keadilan, Daendels membentuk pengadilan keliling dan pengadilan untuk pribumi (landdarecht) di setiap perfectuure. Ketua pengadilan keliling dijabat para perfect dan para bupati sebagai anggota. Usaha memperbaiki sistem pemerintahan masa Daendels terhenti setelah Inggris menguasai Indonesia. Meskipun akhirnya wilayah Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda, upaya memperbaiki sistem pemerintahan membutuhkan waktu lama.

Kewajiban mengatur pemerintahan di Indonesia dimulai kembali setelah pemerintah Kerajaan Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1930. Perubahan dan perbaikan pemerintahan di Indonesia mulai berjalan setelah muncul peraturan pembebasan dari perwalian (antvooqding) pada tahun 1922 dan keluarnya sistem pemerintahan baru (bestuurshervorming).

Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang disebut gouvernementen. Daerah tersebut dipimpin oleh seorang gubernur. Pembentukan daerah gouvernementen dimulaidari Jawa yang diawali dari daerah Jawa Barat (1926), Jawa Timur (1929),\ dan Jawa Tengah (1930). Pembenahan sistem pemerintahan pun terus dilanjutkan dengan menghapus Dewan Karesidenan. Untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan memudahkan segala urusan, pemerintah kolonial membentuk berbagai departemen dan dinas. Departemen yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda, misalnya Departemen Pertanian (1904), Departemen Industri dan Perdagangan (1911) yang sebelumnya pada tahun 1907 bernama Departemen Perusahaan-Perusahaan Negara. Adapun beberapa dinas yang pernah dibentuk pemerintah kolonial Belanda, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Peternakan.

c. Sistem Hukum
Seiring berubahnya sistem birokrasi dan pemerintahan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia pun mengalami perubahan. Gubernur Jenderal Daendels adalah peletak dasar berubahnya sistem hukum di Indonesia. Apabila sebelumnya di Indonesia berlaku sistem hukum tradisional, maka ketika Daendels berkuasa sistem hukumnya digantikan dengan sistem hukum modern model Barat. Daendels selain memperkenalkan sistem hukum modern juga memperkenalkan sistem pengadilan keliling dan pengadilan pribumi (landgerecht) di setiap wilayah (perfectuure).

Untuk mengawasi kinerja badan peradilan yang ada di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda membentuk pula lembaga Mahkamah Agung (HogGerechtschof). Mahkamah Agung menjadi lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Mulai tahun 1848, Mahkamah Agung memperoleh kewenangan mengawasi seluruh pengadilan di Pulau Jawa.

Pada tahun 1854, semua peraturan pemerintah yang berawal dari raja, putra mahkota, dan gubernur jenderal berlaku sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi semua warga negara Belanda dan penduduk tanah jajahan. Beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut.
  • Comptabilities Wet ditetapkan pada tahun 1864. Undang-undang ini mengatur penetapan anggaran belanja Indonesia.
  • Agrarische Wet ditetapkan pada tahun 1870. Undang-undang ini mengatur sistem sewa tanah dan penjaminan kepemilikan tanah di Indonesia.


4. Sistim Tanam Paksa

Perubahan peta politik di Eropa akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon di Prancis menyebabkan di Indonesia terjadi juga perubahan penjajah. Akibat jatuhnya kekuasaan Napoleon, negara-negara Eropa bersepakat mengadakan pertemuan di Wina yang dikenal sebagai Kongres Wina. Hasil pertemuan menyepakati bahwa keadaan politik dunia, khususnya Eropa harus dikembalikan seperti sebelum Napoleon berkuasa. Itu artinya bahwa keadaan Indonesia pun harus dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris seperti sebelum Napoleon berkuasa.

Pemerintah Inggris menindaklanjuti hasil keputusan Kongres Wina tersebut dengan melakukan pembicaraan dengan Belanda di London. Oleh karena itu, pertemuan Inggris–Belanda tentang masalah jajahannya disebut Perjanjian London. Salah satu butir kesepakatan pada Perjanjian London mengungkapkan bahwa Inggris bersedia mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda.

Pemerintah Belanda menindaklanjuti hasil pertemuan di London tersebut dengan membentuk Komisi Jenderal untuk menerima penyerahan wilayah. Komisi Jenderal juga mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk mengelola Indonesia. Anggota Komisi Jenderal itu terdiri atas Elout, Buyskes, dan van der Capellen. Perbaikan ekonomi di tanah jajahan menjadi tugas utama Komisi Jenderal. Hal itu disebabkan pada saat yang sama, keadaan dalam negeri Belanda juga kurang menguntungkan. Utang negara menumpuk tidak terbayar dan kas negara sedang kosong. Itu semua terjadi karena besarnya biaya yang dilakukan Belanda dalam melakukan perang yang melibatkannya.

Van der Capellen memegang peranan penting di dalam menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia. Van der Capellen berusaha mengeksploitasi kekayaan alam dan penduduk Indonesia secara besar-besaran untuk memperoleh pemasukan uang sebesar-besarnya. Salah satu kebijakannya adalah menyewakan tanah kepada para pengusaha Eropa. Sistem Sewa Tanah (Landelijk Stelsel) yang dilaksanakan van der Capellen sebenarnya meneruskan kebijakan Letnan Gubernur Raffles saat Inggris berkuasa di Indonesia.

Pemerintahan van der Capellen dianggap gagal oleh pemerintah Belanda.\ Oleh karena itu, pada tahun 1826 pemerintah Belanda menetapkan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies untuk memimpin pemerintahan kolonial. Beban untuk memperoleh pemasukan sebesar-besarnya guna menutupi kas negara yang kosong ternyata juga gagal dilaksanakan du Bus de Gisignies.

Pemerintah Belanda pada tahun 1830 selanjutnya menetapkan Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal baru di Indonesia. Johannes van den Boch mempunyai tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar utang dan membayar biaya perang. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Johannes van den Bosch melaksanakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Sistem Tanam Paksa mewajibkan para penduduk pribumi melakukan penanaman tanaman yang laku dan dibutuhkan pasar Eropa. Jenis tanaman wajib itu, antara lain tebu, nila, teh, kopi, tembakau, kayu manis, dan kapas. Sistem Taman Paksa (Cultuurstelsel) yang diberlakukan di Indonesia dari tahun 1830–1870 atau selama hampir 40 tahun telah membuat Negeri Belanda makmur, tetapi bangsa Indonesia sengsara. Adapun Ketentuan Pokok Sistem Tanam Paksa adalah :
  • Para petani yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang sudah ditentukan.
  • Bagian tanah yang digunakan untuk penanaman tanaman wajib tersebut(seperlima) dibebaskan dari pembayaran pajak.
  • Hasil dari tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda bila melebihi nilai pajaknya, sedangkan sisanya dikembalikan.
  • Pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi dari pekerjaan menanam padi.
  • Kegagalan panen menjadi tanggungan pemerintah.
  • Kewajiban penanaman tanaman wajib tanam tersebut dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan atau bekerja di pabrik. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi langsung oleh para bupati, kepala desa, dan pegawai Belanda.


Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa sering terjadi penyimpangan. Hal itu disebabkan adanya penyelewangan upah yang diberikan Belanda kepada pamong praja sebagai penyelenggara Sistem Tanam Paksa. Upah itu disebut cultuurprocenten (persentase dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan). Hal ini mengakibatkan para pamong praja selalu menindas rakyat untuk mengejar cultuurprocenten. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, antara lain sebagai berikut.
  • Penggunaan tanah seringkali tanpa melalui persetujuan dengan petani pemilik, tetapi langsung meminta dan luasnya melebihi seperlima bagian.
  • Tanah yang ditanami tanaman eksport masih dibebani pajak.
  • Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat.
  • Penggarapan tanaman ekspor melebihi waktu tanam padi.
  • Kegagalan panen seringkali dibebankan kepada petani, sehingga petani harus menanggung kerugian yang besar.
  • Banyak tenaga kerja yang seharusnya berhak menerima upah, kenyataannya tidak menerima, bahkan pekerjaannya lebih berat. Misalnya, mereka selain bertani juga harus bekerja di pabrik gula serta membuat jalan dan saluran air.
  • Ketentuan waktu kerja wajib 66 hari dalam setahun bagi orang yang tidak mampu membayar pajak dilanggar. Dalam praktiknya rakyat bekerja sampa berbulan-bulan dan kepada mereka tetap dituntut membayar pajak.
  • Pengerahan tenaga kerja dilakukan secara besar-besaran karena areal tanaman yang sangat luas dan dalam jangka waktu lama.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokok dan cenderung mengadakan eksploitasi agraris yang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Sistem Tanam Paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat pedesaan di Pulau Jawa. Adapun penderitaan bangsa Indonesia akibat pelaksanaan sistem Tanam Paksa diantaranya:
  • Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.
  • Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun.
  • Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal.
  • Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
  • Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000 jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampai  dengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain,penyakit busung lapar (hongerudeem) merajalela.
  • Rakyat Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman eksport.


Bagi Belanda sistem Tanam Paksa memberikan keuntungan yang luar biasa, yaitu :
  • Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
  • Dapat melunasi hutang-hutang Belanda.
  • Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja
  • Memenuhi kas Belanda yang semula kosong
  • Berhasil membangun kota Amsterdam sebagai sebagai pusat perdagangan dunia.
  • Perdagangan Belanda berjalan pesat.

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa menyebabkan bangsa Indonesia menderita sehingga muncul reaksi berupa perlawanan. Di samping itu, orang-orang Belanda sendiri juga banyak yang menentangnya. Di Negeri Belanda, Sistem Tanam Paksa ditentang, baik secara perseorangan maupun melalui parlemen. Tokoh Belanda yang menentang pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. Eduard Douwes Dekker (1820–1887)
Eduard Douwes Dekker atau Multatuli sebelumnya adalah seorang residen di Lebak, (Serang, Jawa Barat). Ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknyanasib bangsa Indonesia akibat Sistem Tanam Paksa dan berusaha membelanya. Eduard Douwes Dekker pulang ke Negeri Belanda dan mengarang sebuah buku] yang berjudul Max Havelaar (lelang kopi perdagangan Belanda) dan terbit pada tahun 1860. Di dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Di samping itu, ia juga mencela pemerintah Hindia Belanda atas segala kebijakannya di Indonesia. Eduard Douwes Dekker mendapat dukungan dari kaum liberal yang menghendaki kebebasan. Akibatnya, banyak orang Belanda yang mendukung penghapusan Sistem Tanam Paksa.

b. Baron van Hoevell (1812–1870)
Semula Baron van Hoevell tinggal di Batavia (Jakarta), kemudian pulang ke Negeri Belanda dan menjadi anggota parlemen. Selama tinggal di Indonesia, Baron van Hoevell menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat Sistem Tanam Paksa. Baron van Hoevell bersama Fransen van de Putte menentang Sistem Tanam Paksa. Fransen van de Putte menulis sebuah buku yang terkenal dengan judul Suiker Contracten (Kontrak-Kontrak Gula). Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan Sistem Tanam Paksa melalui parlemen Belanda.

c. Golongan Pengusaha
Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, dengan alasan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal mulai tahun 1865 Sistem Tanam Paksa dihapuskan. Penghapusan Sistem Tanam Paksa diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila, teh, kayu manis (1965), tembakau (1866), tanaman tebu (1884) dan tanaman kopi (1916).

5. Sistem Usaha Swasta

Sejak dihapuskannya Sistem Tanam Paksa secara resmi mulai tahun 1870,perekonomian Hindia Belanda memasuki zaman Liberal. Paham liberal, khususnya di bidang ekonomi, mempunyai asas pokok, antara lain sebagai berikut.
  • Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat.
  • Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri.
  • Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan, misalnya Sistem Tanam Paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan.
  • Tugas negara (pemerintah) adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar.


Kaum liberal berkeyakinan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat dari hasil kerja pihak-pihak swasta akan meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian rakyat yang terus-menerus akan memiliki efek buruk bagi perekonomian dan kemakmuran rakyat. Sejalan dengan perkembangan paham liberal dikeluarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870 dengan tujuan sebagai berikut.
  • Perlindungan terhadap hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang-orang asing.
  • Pemberian peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.


Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, para pengusaha swasta asing hanya diperbolehkan menyewa tanah petani dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak boleh membelinya. Dalam Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa tanah yang boleh disewa digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

a. Tanah Milik Negara
Tanah milik negara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara atau tanahtanah yang secara tidak langsung tidak menjadi milik penduduk pribumi karena berada di luar wilayah desa. Tanah milik negara ini dapat disewa oleh para pengusaha asing paling lama dalam jangka waktu 75 tahun.

b. Tanah Milik Penduduk
Tanah milik penduduk adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh perseorangan yang diperoleh secara turun-temurun serta memiliki kepastian hukum T meliputi tanah ladang, sawah dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewa 5-30 tahun lamanya. Hak milik atas tanah bagi penduduk sudah diukur dengan pasti sehingga pemerintah dapat menetapkan pajak tanah secara adil.

Masa Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

Gambar  Peta Daerah Perkebunan Swasta Asing Di Jawa

Masa Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda - Runtuhnya VOC , Pembaruan Sistem, Perkembangan Ddaendels Rating: 4.5 Posted By: Sekolah Online

0 comments:

Poskan Komentar